Akademisi Dumai Tembus Hibah BIMA 2026, Teliti Akses E-Government Disabilitas

Hildawati, S.Sos., M.Si., (Cand) Ph.D., Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai

KABARPESISIR.CO.ID,DUMAI – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan akademisi asal Kota Dumai di kancah nasional hingga internasional. Hildawati, S.Sos., M.Si., (Cand) Ph.D., dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai, berhasil meraih pendanaan Hibah BIMA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk Tahun Anggaran 2026.

Hildawati dinyatakan lolos dalam skema Penelitian Fundamental Reguler, salah satu kategori hibah penelitian paling kompetitif di tingkat nasional. Keberhasilan ini menjadi capaian strategis bagi STIA Lancang Kuning Dumai di tengah ketatnya persaingan perolehan dana riset yang dikelola kementerian.

Dalam proposalnya, Hildawati mengangkat isu krusial terkait aksesibilitas teknologi bagi kelompok rentan melalui penelitian berjudul “Integrasi Assistive Technology Compatibility dalam Extended UTAUT: Komparasi Adopsi E-Government pada Penyandang Disabilitas Sensorik Indonesia dan Malaysia.”

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana layanan pemerintahan berbasis digital (e-government) mampu diakses secara inklusif oleh penyandang disabilitas sensorik. Dengan mengembangkan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), penelitian tersebut diharapkan dapat merumuskan pendekatan adopsi teknologi yang lebih ramah dan inklusif.

Tak hanya berskala nasional, riset ini juga melibatkan kolaborasi internasional. Hildawati yang saat ini tengah menempuh pendidikan doktoral (S3) di Universitas Utara Malaysia (UUM) menggandeng akademisi dari negara tersebut sebagai mitra penelitian.

Tim peneliti turut melibatkan Dila Erlianti, S.Sos., M.Si. dari STIA Lancang Kuning Dumai, serta Arifin, B.BA., M.Ec. dari Universitas Prima Indonesia. Sementara itu, Dr. Muslimin Bin Wallang, dosen dan peneliti senior dari Universitas Utara Malaysia, berperan sebagai mitra dalam studi komparatif lintas negara.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif komprehensif terkait perbandingan kebijakan serta implementasi e-government di Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam konteks inklusivitas layanan publik.

Saat dihubungi, Hildawati menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penelitian ini tidak sekadar memenuhi tuntutan akademik, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesetaraan akses layanan publik.

“Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah, baik di Indonesia maupun Malaysia, dalam merancang sistem layanan digital yang inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi para akademisi, khususnya di STIA Lancang Kuning Dumai dan perguruan tinggi di Provinsi Riau, untuk terus berinovasi serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. *** (tim/red)